LSP PPPPTK SB Terima Lisensi Penambahan Ruang Lingkup

Ketua BNSP Ir Sumarna F Abdurahman MSc (kiri) menyerahkan lisensi penambahan ruang lingkup untuk LSP PPPPTK SB, diterima Drs Rahayu Windarto MM

P4TKSB
Typography

LEMBAGA Sertifikasi Profesi (LSP) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya (PPPPTK SB) menerima sertifikasi lisensi penambahan ruang lingkup yang diserahkan langsung oleh ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Ir Sumarna F Abdurahman MSc pada Selasa (19/12).

Sertifikasi lisensi penambahan ruang lingkup itu diterima Kepala Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi PPPPTK SB Drs Rahayu Windarto MM. Seusai penyerahan dilanjutkan dialog di Ruang Bima kantor pusat yang diikuti pejabat struktural, asesor dan sejumlah staf PPPPTK SB.

Semula LSP PPPPTK SB memiliki 5 ruang ligkup, yakni keahlian kriya kayu, keramik, tekstil, kulit, logam dan musik popular. Sedang lingkup penambahannya ada 8 keahlian, di antaranya DKV, animasi, radio, televisi, seni musik klasik, tari dan karawitan.
Pada kesempatan itu, Sumarna mengungkapkan, BNSP terus mendorong percepatan sertifikasi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai yang diamanatkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Upaya yang dilakukan dengan mendorong SMK mempunyai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), sehinga standar kompetensi menjadi bagian integral dari pembelajaran.
“Untuk tahap awal, ada 1.650 SMK Rujukan yang harus segera punya LSP dari total 13.000 lebih SMK yang ada di Indonesia. Hingga saat ini baru ada 500 SMK di Indonesia yang punya LSP dalam jangka waktu satu tahun setelah program ini digulirkan,” ujarnya.
Lebih lanjut Sumarna menyatakan, selain mendorong lulusan SMK dilengkapi dengan sertifikasi profesi, pihaknya juga beharap dunia industri juga mensyaratkan sertifikasi profesi ini dalam perekrutan pegawai atau karyawan.
“Kami sedang membicarakan dengan pemerintah dengan harapan ke depan ada kompensasi bagi perusahaan yang memasukan sertifikasi profesi sebagai salah satu persyaratan perekrutan karyawan. Kompensasi ini mesalnya keringanan pajak,” bebernya.
Seperti diamanatkan dalam Inpres no 9 tahun 2016, imbuh Sumarna, dalam proses belajar dan mengajar di SMK ada tiga hal pokok yang harus di kedepankan, yakni kurikulum SMK harus berbasis standar kompetensi, harus diletakkan pada kemampuan praktik melalui teaching factory, Prakerin, magang dan sebagainya serta harus dipastikan telah berkompeten melalui sertifikasi. (Janu)

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS